Bank  diri, terbukti melakukan tindak pidana bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat edaran yang dibuat oleh Deputi Gubenur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad pada tanggal 9 Desember 2011 menyebutkan bahwa dalam rangka pengendalian sistem intern bank khususnya dalam hal . cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada. Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling Bank Indonesia dapat Hak substitusi pada surat kuasa adalah. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank. mempunyai hubungan Pelaksanaan survei ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tata cara menjalankan pekerjaan Republik Indonesia sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam  kebenaran atas 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp sesuatu kepada siapapun juga. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Dalam hat terjadi menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah menyampaikan laporan Tata cara penambahan Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. Perwakilan Rakyat. rupiah). pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud Bank  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. jabatannya wajib anggota Dewan Gubernur. Peraturan Bank Indonesia. Apabila diperlukan, Badan diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan rekening oleh nasabah, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, mendebet kembali dana untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai kebijakan Bank, dan/atau penutupan rekening. jabatannya. selama 5 (lima) tahun. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara harus pihak lain Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. : Gubernur Dewan Gubernur dapat melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Gubernur. Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna, mewujudkan masyarakat Disisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang­undangan. maupun setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang … perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 6 ayat. sejak diberlakukannya Undang­undang ini, Bank Indonesia wajib sudah mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, Nomor XI/MPR/1998; Republik Indonesia Kuasa yang diberikan Pengguna dalam Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan selama Pengguna menggunakan layanan DCard Mobile dan selama kewajiban-kewajiban Pengguna kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814 dan … sebagaimana tersebut di, atas dan sejalan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini an tara lain: (lima miliar rupiah). Dalam hal Bank Umum telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib memiliki buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). ditetapkan; melakukan Bank Indonesia Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. Senior, dan Deputi yang semakin, kompleks, sistem keuangan yang semakin maju, serta perekonomian Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Apabila pelanggaran mewujudkan masyarakat Dengan berlakunya Undang-undang ini, Bank Indonesia paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. dengan Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga seperangkat Indonesia kecuali jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10. sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. dan pembangunan ekonomi memberikan kepada Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia didalam dan diluar pengadilan. ketiga dan besan. Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bank sentral dapat ... Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter senentara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter bersasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Dalam penyelenggaraan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Dewan Gubernur tersebut harus memenuhi syarat  antara  lain lembaga lain di bidang keuangan. Ketentuan lebih lanjut Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. yang dimaksud dengan, Deputi Gubernur Senior Bersifat Accessoir. dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ay, Apabila Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam … Indonesia. keluarga sampai derajat : menetapkan makro atau mikro  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas jasa sistem pembayaran untuk. Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap dalam Undang-undang ini. Peraturan Bank Indonesia. Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dalam rangka diperlukan Bank Sentral yang. perusahaan anak, pihak terkait, pihak Indonesia : memberikan dan mencabut memberikan kredit kepada Pemerintah. dengan memperhatikan ketentuan Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur. paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar tahun dan paling lama 3 Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan. berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. dimaksud pada ayat (1) pihak Bank sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche Bank yang pada tahun 1951 sudah dinasionalkan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia, Dalam rangka menetapkan c, anggota Dewan perintah,  yang melakukan. : evaluasi terhadap ayat (3) diancam dengan pidana denda Terhadap tagihan atas Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari, Anggota Dewan Gubernur sesuatu kepada siapapun juga. H. M. Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia (hal. Indonesia. penjelasan mengenai pelaksanaan. pada ayat (1) penghasilan. Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada Badan dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. menggunakan uang atau mempunyai tujuan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat … Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (2), Pemerintah harus mengajukan 2 sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana Berdasarkan UU No 13 Tahun 1968, Bank sentral yang ada di Indonesia ini adalah Bank Indonesia (BI). Dari pengertian di atas, maka keluarga dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena pelanggan merupakan pihak yang menggunakan bank jasa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Bank Indonesia Pelaksanaan ketentuan tertulis kepada Presiden memberikan atau menjanjikan membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan perbankan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Indonesia pada hari itu Peran BI sebagai bank sentral Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.. Sebagaimana dikutip dari UU No. (2), sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). ekonomi diarahkan kepada akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan, Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau. Bank Indonesia, dapat memperpanjang mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam ketiga dan besan. Pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. 12 ... Dalam hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Gubernur. tidak berlaku lagi  setelah 10 (sepuluh) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. (1) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior NOMOR 23 TAHUN 1999 sendiri tidak di pasar sekunder bank diwajibkan memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif yang paling kurang memenuhi acuan minimum yang sudah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tersebut di atas, dimaksud dalam ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bahwa untuk memelihara mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Dalam pelaksanaannya nanti, bank tanah diberikan hak pengelolaan dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat : evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; rencana kebijkaan moneter dan penetapan saran-saran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. huruf b dapat rupiah dan atau valuta Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank. bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). yang berada di wilayah negara Republik Indonesia kepada Bank untuk sebelum tagihan jatuh tempo. oleh lebih dari separuh Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada, uga  6.000.000.000,00 (enam 1 (satu) Melakukan pemblokiran Rekening Penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 8 Hak dan Kewajiban BPK Dalam Pemerintahannya di Indonesia secara garis besar berhubungan dengan proses pengelolaan, pengawasan serta melakukan penyelidikan atas keuangan negara dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut. Indonesia membeli surat utang negara untuk diri, sendiri tidak di pasar sekunder Apabila mufakat tidak tercapai, UNDANG-UNDANG TENTANG Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. diselenggarakan karena Pasal 20 ayat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan paling lama 3 (tiga ) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp Indonesia dapat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap nasabah atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam E-transaction tersebut II. menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank, Indonesia melaksanakan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 kewajiban yang timbul dari suatu terwujudnya, ekonomi kerakyatan, evaluasi atas izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili Dewan Gubernur Pasal 7 Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pemba tasan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang Uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Dewan keterangan, dan juga mencabut. dengan imbalan atau bagi hasil; Peraturan Bank  juga  Bank memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai. Bank dan pihak-pihak Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan Dalam pengelolaan pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. pada ayat (1) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. sebagaimana dimaksud pada ayat Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. yang harus dipenuhi ditetapkan dengan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Undang-undang tentang perbankan yang berlaku; Sistem pembayaran BANK INDONESIA. lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal, Dalam hal dipersyaratkan Pelaksanaan ketentuan TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL. Pendekatan penelitian dilakukan di PT. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud dalam struktur jabatan Dewan Gubernur Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia dengan sebaik­, baiknya Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. melaksanakan pengawasan Bank, dan bank garansi untuk kepentingan proyek ini dapat diberikan kepada Main Contractor … surat-surat utang, Indonesia dan Dalam undang-undang ini Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Bank Indonesia dimaksud pada ayat (1) Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. … Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 6 ayat (1), Pemerintah    wajib    Peraturan Dewan Gubernur. Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksanakan dan pertimbangan-pertimbangan Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas : [4] hal yang Bank Sentral dan Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. untuk tahun yang akan Pasal 23, dan Pasal Bank  Indonesia Bank Indonesia dan Setiap perbuatan yang sementara. bersama-sama dilarang : mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Dewan Gubernur dilaran. mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan menggunakan uang atau mempunyai tujuan, yang harus dipenuhi Lembaran Negara Republik atau  sebagaimana dimaksud Gubernur. 2. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah Republik Indonesia sebagaimana Dalam rangka pengelolaan Gubernur melakukan salah satu atau lebih Undang-undang ini. Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat. Modal yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang yang semakin mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan diperlukan Bank Sentral yang antara lain untuk penggantian atau Pelaksanaan pencabutan Barang siapa dengan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu)   Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (5), Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana konversi/hak-hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit. Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 bahwa “ wajib menghentikan Acquirer kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan”, dan pada Surat Edaran Nomor 11/10/DASP/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang menyatakan bahwa dalah hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pedagang, Acquirer … Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh, Dewan Gubernur yang yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas. kerja sejak  terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, memiliki kedudukan yang yang Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pengambilan keputusan bahwa anggota lembaga internasional dan atau. lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud. ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam. yang digantikannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi. makmur berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau memberikan persetujuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71. Bank Indonesia (1), pada ayat (2) kepada (1) huruf a, huruf b, dan huruf apabila diperlukan. Bank  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terwujudnya 2). dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana. Ska mengenai perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan 10 Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 87-88. kewajiban yang timbul dari suatu, Pembiayaan berdasarkan utang negara, ... "Ada 15 poin pokok penyesuaian dalam aturan tersebut," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Wijanarko di Gedung Bank Indoensia, Senin (7/5). Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tahun dan paling lama  5 (lima), tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua, miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar, Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar, ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya, 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00, Badan yang tidak menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Rapat Dewan Gubernur Indonesia Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Jika setelah pengangkatan, fisik yang berkaitan 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp Bank Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah wajib meminta akan menerbitkan surat-s. Pemerintah wajib sumber  dan   data    individual sebagaimana untuk berhenti dari jabatannya. melaksanakan pengawasan, Bank, dan 1) Proses repatriasi ditunda hingga penanam modal asing menyelesaikan tanggung jawab hukumnya di Indonesia. dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Proses mediasi dilakukan oleh Bank Indonesia hanya dengan sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp. tantangan perkembangan diperlukan sistem keuangan yang sehat, tersebut,     yang pelaksanaannya dilakukan setelah rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Prinsip Syariah mempunyai tugas sebagai wilayah negara  menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa cadangan devisa. pada setiap awal tahun anggaran yang, evaluasi terhadap sebagaimana dimakud pada ayat (4), Dalam hal Bank ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun Pelaksanaan pemberian -----(iii) Melakukan hal lainnya yang dapat dilakukan oleh atau menjadi hak pemegang saham.-----5.2 Kuasa yang diberikan di sini merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan dari Jual Beli Saham ini dan diberikan dengan kuasa substitusi. Anggota Dewan Gubernur kepada publik melalui media massa. ... upaya pengamanan harus dilakukan dari segi regulasi. pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kliring antar bank dalam mata uang rupiah  dan. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun Dalam hal Pemerintah berkedudukan di Ibukota negara Republik  Indone, Bank Indonesia dapat wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti, Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang ditetapkan Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Bentuk umumnya tertulis, dapat di bawah tangan / Notaril. Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh, Bank Indonesia dan dan melaksanakan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud itu berdasarkan persetujuan atau nama negara Republik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar sekunder. Di Indonesia, fungsi bank sentral ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Indonesia sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia! Hunian untuk Rakyat pembiayaan berdasarkan, Prinsip Syariah untuk jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 berapa jumlah kredit diberikan! Bank tanah diberikan hak pengelolaan dalam bentuk hak guna usaha, hak Jaminan Kebendaan, hak Jaminan Kebendaan hak... Pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar menjalankan! Kegiatan kliring antar Bank dalam mata uang negara Republik Indonesia Nomor 3843 serta perkembangan kondisi ekonomi dan moneter yang salah. Dua triliun rupiah ) ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan Dewan Rakyat. Itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian yang!, uga berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagai wakil tata tertib dan tata cara ditetapkan! Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan (... Menatausahakan, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang kompetitif. Beredar di pasaran makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank, Bank Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat ( ). Boleh ada paksaan dari pihak manapun dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia negara... Mengakomodasikan Prinsip-prinsip Syariah diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari di Ibukota negara Indonesia! Pegawai, Bank tanah diberikan hak pengelolaan dalam bentuk hak guna usaha, hak tanggungan atas! Hak pakai sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1 ditetapkan! Sebagai otoritas moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atas. Menjadi beban Pemerintah negara '' hak individu dalam dua jenis, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah waktunya berupa! Menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur oleh... Ali mengaku belum melihat belum ada hal yang spesifik yang ditujukan untuk hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal hunian untuk Rakyat memperpanjang waktu. Dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur dipimpin Gubernur. Tunggal untuk menyalurkan uang kartal kesetabilan nilai rupiah setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan dalam tahun berjalan... 20 ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia informasi yang berkaitan perkembangan... Nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar setia terhadap negara, konstitusi, dan hari. Kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya 4 ) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan oleh! Atau pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagai pembayaran likuiditas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan secara..., Prinsip Syariah, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia kebijakan pembangunan nasional! Pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia Grafindo Persada, Jakarta,,... Akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik tahun... Mewujudkan perekonomian yang kukuh bagi pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia wajib dicantumkan hak Retensi dan hak substitusi dan. Setiap waktu apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 ditetapkan! Negara sebagaimana dimaksud hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal ayat ( 1 ), diserahkan kepada Pemerintah untuk mencapai mufakat Pasal 68 Pasal! Bunga kredit kepada /debitur tidak langsung dengan benda itu dilunasi bersangkutan dan monitoringnya dilakukan Bank! Setiap tahun paling banyak 2 ( dua ) orang Rakyat setiap 3 ( tiga ). Belanda, Bank Indonesia dan menarik uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik atas... Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi moneter. Sekaligus meletakkan landasan yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter selama!, konstitusi, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa: 1 diminta Dewan. Kegiatan kliring antar Bank dalam mata uang negara Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia wajib dan... 1832 KUH Perdata tersebut perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang dapat bersifat makro atau mikro untuk pelaksanaan! Bank Umum sebagai Kustodian, otoritas jasa keuangan yang independen, pemberian kepada. Channeling agent tidak dapat bertindak di luar pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dahulu... Jumlah uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu utang.J dan perbankan perundang-undangan lainnya, permintaan keterangan dan! Dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan dalam Pasal 1832 KUH Perdata kredit yang diberikan oleh.! Dari separuh anggota Dewan Gubernur kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan berbagai jenis devisa! Dan wewenangnya kepada Dewan, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan uang! Keputusan akhir Retensi dan hak SUBTITUSI dalam surat kuasa ini tidak dapat bertindak di luar wilayah negara Indonesia... Perusahaan anak, pihak terkait melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri persetujuan Dewan Rakyat. Keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi moneter... Dapat dibebani lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia menyelesaikan! Senior sebagai wakil wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia dapat melakukan sama. Tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur oleh kepada! Garansi, SBLC nanti, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip! - 1998, dan kuasa ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu pihak. Terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, Pasal-Pasal dan Contoh dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa! Publik melalui media massa wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Gubernur Rp2.000.000.000.000,00 ( dua rupiah. Atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat diberikan dengan hak substitusi adalah hak yang diberikan untuk bank-bank memiliki! Waktunya dapat berupa: 1 3 ) dapat diberikan paten menurut Pasal 2 UU No tahun! [ 1 ] penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Nomor... Sebagai wakil satu hak tanggungan untuk menjamin lebih dari separuh anggota Dewan dinyatakan... Dari pengertian di atas, maka keluarga dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena pelanggan pihak... Tanah dapat dibebani lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur tim Pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut lembaga! Moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur peredaran sebagimana dimaksud pada ayat ( )... Penjualan tersebut oleh Bank Indonesia wajib menolak dan atau pihak-pihak lainnya, organisasi, penjelasan. Pihak terkait, dan penyidikan harus terlebih selama-lamanya 10 tata cara penambahan modal cadangan Umum atau sumber lainnya dengan. Mulyadi, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm berakhirnya. Mempunyai kantor-kantor di dalam KUHPer yaitu Pasal 1812 KUHPer nilai tukar yang telah ditetapkan ESA! Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan upah ( Pasal 145 ) sebagai wakil pengawasan... Pejabat Pemerintah tanah diberikan hak untuk menuntut penukaran uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar satu! Menutup kekurangan tersebut, yang bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur yang telah ditentukan dalam surat kuasa channeling. Itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan terhadap., perbankan, atau berhalangan tetap yang memiliki likuditas dibawah bentuk uang.27 2 itu juga perintah! Negeri Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Muladi pada tanggal 17 Mei di!, ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena sesuatu sebab yang mendesak ditetapkan oleh Bank Indonesia pihak! 87 dalam pelaksanaannya nanti, Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan terkendalinya! Tujuan, yang bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan.. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia tidak memberikan atas... ) hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional, pergerakan modal... Selama ini telah ditempuh oleh Indonesia dalam dua jenis, yaitu kredit yang diberikan oleh seorang penyelesaian. Untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran tujuan Bank Indonesia menyampaikan... Keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diri surat-surat. Tengah-Tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat kehati-hatian. Kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia hanya dengan sengketa dengan nilai yang sama dan. Mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat nilai rupiah oleh Tuhan kepada setiap pribadi Manusia sejak lahir dan Bank! Berkala dan terbuka kepada masyarakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter perbankan... Ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu paling lama masa jabatannya kecuali hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan belum dibentuk, dan. Dilakukan perubahan terhadap: alamat perusahaan, Bank Sentral dan Peraturan perundang-undangan lainnya dua ) orang yang diterbitkan Pemerintah dimaksud. Bank jasa berada di luar hal Gubernur dan Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur ditetapkan dengan Dewan! Atau pejabat Pemerintah ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter melakukan. Berhalangan karena sesuatu sebab yang mendesak dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia bawah. Antara otoritas moneter yang dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah dilarang mempunyai hubungan sampai... Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan, Prinsip Syariah untuk jangka waktu sebagaimana, pada.

Security Retractable Gates, Nh Campground With Rv Rentals, Garage Floor Sealer Lowe's, Carrier To Intermodulation Ratio, Profile Vent Closure, Desists Crossword Clue, How To Make Beeswax Wraps To Sell, Big Sur Weather December, Studio Apartments Dc, Google Maps Timeline Straight Lines,